ISKA: Benahi Ekonomi, Pemerintah Harus Fokus Kembangkan Agribisnis

JAKARTA-Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) meminta pemerintah membuat teroboson di bidang ekonomi guna memitigasi dampak pelemahan ekonomi, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Sebab dampak pelemahan ekonomi ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ketua Presidium Pusat ISKA, Muliawan Margadana mengusulkan agar sektor infrastruktur dan industri termasuk di dalamnya agribinis menjadi fokus utama pemerintah Indonesia ke depan. Karena itu, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi di masa lalu harus segera dikendalikan serta digantikan dengan sektor pembangunan berkelanjutan (sustainable) atau yang renewable.
ISKA menyayangkan pelambatan ekonomi terjadi disaat hari ulang tahun Indonesia ke-70. Hal ini mengindikasikan, Indonesia sebagai bagian dari “global market”, yang saat ini memiliki kecenderungan bergerak sendiri, ternyata tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Untuk itu, terobosan kebijakan di sektor ekonomi sangat penting, mengingat perlambatan ekonomi ini secara langsung memberi efek negatif bagi masyarakat. Terbukti, rasio indeks gini meningkat sekitar 4%. “Nilai Rupiah semakin terpuruk, IHSG menurun, pertumbuhan pembangunan juga menurun, ketimpangan pendapatan antara daerah maju dan daerah terbelakang yang melebar, kesempatan mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Ini sebuah fakta menyedihkan,” tuturnya.
Untuk itu, ISKA meminta pemerintah agar serius melakukan pembenahan di sektor ekonomi. Sebab, dia menyakini, jika masalah ekonomi dapat diselesaikan, niscaya sebagian diantara masalah bangsa tersebut akan berkurang tekanannya. “Semoga 70 tahun ke depan spirit yang dibuat para pendiri, yaitu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan akan terwujud,” harapnya.
Lebih lanjut, Muliawan menjelaskan, pembangunan ekonomi, bagaimana pun memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma, baik sistem hukum (rule of law) maupun sistem etika (rule of ethics) yang mengatur dan mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
Namun yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut? Sebab, faktanya masyarakat yang terpinggirkan semakin banyak. Karena itu, dia berharap pembangunan ekonomi juga perlu melibatkan sebanyak mungkin orang agar, pada gilirannya, setiap orang memperoleh kesejahteraan.
Salah satu solusinya jelas Muliawan, pemerintah dan swasta bekerja sama menciptakan 3,5 juta lapangan kerja per tahun, dimana saat ini hanya tercapai 30% nya. “Peranan swasta harus diperbesar karena 80% pemasukan negara dari sektor ini, yaitu dengan cara Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif agar bisa tumbuh dan juga membantu di saat sulit seperti saat ini,” pungkasnya.