JAKARTA-Pemerintah Indonesia diminta mengambil tindakan tegas atas aksi intoleransi agama yang terjadi di Yogyakarta pada pekan lalu karena ini masih menjadi tanggung jawab selaku pemerintah yang masih berkuasa. Masih terkait dengan kasus tersebut, kedua Capres juga tidak bisa tinggal diam dan mereka pun diuji kepekaannya untuk ikut menyelesaikan aksi premanisme berkedok agama tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana di Jakarta, Senin (2/6). Pernyataan Muliawan itu terkait dengan aksi kekerasan atas nama agama yang dilakukan kelompok intoleran kepada umat Katolik dan Gereja Kristen Jawi Wetan, yang keduanya ada di Sleman, Yogyakarta. “Saya melihat aksi premanisme yang terjadi sangat terkait dengan politik karena dalam tiga hari berturutan terjadi di daerah yang sama. Semua orang tahu bahwa Yogyakarta adalah pusat kehidupan politik Indonesia mengingat ada 300.000 mahasiswa luar daerah kuliah di Yogyakarta. Berhasil mengacaukan Yogyakarta sama dengan mengacaukan situasi politik apalagi menjelang pilpres,” ujar Muliawan.
Oleh karena itu, jelas Muliawan lebih lanjut, kekacauan berkedok intoleransi agama itu lebih mudah dibanding dengan konflik horizontal berdasarkan suku. Sehingga kekacauan Yogyakarta itu hanyalah pintu gerbang untuk menjadikan Indonesia secara politis ataupun keamanan kacau. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia memang seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan kasus Yogyakarta dalam koridor kondisi politik yang aman di seluruh wilayah Indonesia. “Sultan Hamengkubowono harus dibantu dalam menyelesaikan kasus ini diminta ataupun tidak. Ini bukan masalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kasus yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus Indonesia, karena Yogyakarta adalah Indonesia kecil dengan kebhinnekaan yang tidak diragukan lagi. Jika ini terjadi intoleransi beberapa kali dalam kurun waktu yang pendek, harus dibongkar semua bentuk ketidakadilan ini,” ujar Muliawan yang juga mengaku prihatin karena aksi kekerasan atas nama agama itu terjadi pada hari lahirnya Pancasila.
