JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menepis anggapan, jika konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo paska terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11) lalu karena adanya upaya pelengseran terhadap Kepala Negara.
Hal ini terkait dengan langkah Jokowi dengan menemui dan mengundang sejumlah ulama, serta mengunjungi satuan-satuan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Enggak. Yang jelas Presiden berkomunikasi, bersilaturahmi , berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (14/11).
Menurut Seskab, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengunjungi kantor PBNU, Muhammadiyah, mengundang ulama, dan berkunjung ke satuan-satuan elit TNI memberi pesan ke publik bahwa Presiden tetap berpegang teguh pada proses hukum.
Kepala Negara memastikan tidak melindungi atau mengintervensi proses hukum dalam persoalan yang sekarang ini diramaikan atau menjadi konsumsi publik yang sangat terbuka,.
Setkab mengatakan dengan tidak melakukan intervensi maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti itu.
