JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan politik uang dalam pencapresan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasal 228 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait pencalonan presiden/wakil presiden.
“Dari aspek pidana pemilu maka apa yang disebut-sebut sebagai mahar politik dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS berimplikasi pada pencalonan dalam Capres-Cawapres menjadi cacat hukum,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Jumat (10/8).
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief soal adanya dugaan aliran dana Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, masing-masing senilai Rp 500 miliar kepada parpol peserta pemilu, PAN dan PKS terkait pemulusan perebutan kursi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.
Menurut Petrus, isu mahar ini berimplikasi sebagai tindak pidana pemilu yang dapat mengakibatkan batalnya proses pencalonan baik bagi capres atau cawapres yang memberi ataupun menerima maupun bagi Partai Politik yang menerima. Karenanya harus dimintai pertanggung jawaban pidana. Akibatnya pencalonan dan keikutsertaannya sebagai capres-cawapres dalam pilpres dapat dibatalkan menurut UU Pemilu.
Hingga saat ini, isu mahar politik yang dihembuskan kubu Partai Demokrat terkait pencapresan Prabowo dan Sandiaga Uno dalam koalisi Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS, telah berakibat pencapresan Prabowo-Sandiaga seperti bayi yang lahir prematur dan kemudian mati.
Artinya pencapresan paket Prabowo-Sandiaga Uno telah dibunuh secara perlahan-lahan sebelum menjadi capres-cawapres oleh isu mahar politik yang hingga saat ini tidak dibantah atau dibiarkan sebagai isu, baik oleh Sandiaga Uno, Prabowo, PAN maupun PKS sendiri.
