“Pajak ini kan sebuah kewajiban masyarakat, yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Kami sebagai wajib pajak mendukung untuk bayar pajak, namun jangan juga uang yang diberikan ke negara di ‘salah gunakan’. Ini miris, dan jangan juga kami menduga bagian jebakan diarahkan ke Pak Presiden Prabowo,” tegas dia.
Ia juga menyampaikan salah satu faktor utama kegagalan tersebut adalah sikap “dimanja” yang selama ini melekat pada DJP oleh berbagai pihak, termasuk pejabat utama Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, pemuka agama, akademisi, kaum budayawan, media massa, anggota DPR/MPR hingga Presiden.
Rinto juga menyoroti kurangnya kritik terhadap DJP, meskipun fakta di lapangan menunjukkan banyak oknum petugas pajak dinilai memanfaatkan posisinya untuk sewenang-wenang kepada wajib pajak ketika melakukan pemeriksaan.
“Hal ini terlihat jelas dalam pemberitaan media massa yang selalu menunjukkan sentimen positif terhadap kinerja DJP, seolah-olah keberhasilan hanya diukur dari tercapainya target penerimaan negara,” ujarnya.
Contoh lainnya kata Rinto ketika proyek Coretax itu terjadi kendala teknis atau eror, malah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan nampak sekali membela DJP dengan suara lantangnya yang keras.
