JAKARTA – Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak menghabiskan waktu dengan mengurus Dasbor Nasional dan fokus pada penguatan traceability, penguatan SDM birokrasi hingga daerah dan pelaku usaha termasuk petani kecil agar dapat mematuhi UDR.
Apalagi dalam kebijakan Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), tidak ada kewajiban bagi Pemerintah di negara produsen untuk membangun sistem informasi yang dijadikan rujukan untuk memfasilitasi ekspor komoditas ke Pasar EU.
Lagi pula, EU menyiapkan sistem informasinya sendiri dalam implementasi EUDR di semua negara produsen.
Menurut Mansuetus Darto, pengembangan Dasbor Nasional justru akan menjadi bumerang bagi Pemerintah Indonesia.
Sebab, sistem informasi yang dibangun tidak menjamin adanya perbaikan tata kelola sawit nasional.
“Sejumlah isu penting tidak diadopsi dalam Dasbor Nasional. Ini hanya sistem informasi biasa namun tidak dapat menjanjikan perbaikan tata kelola komoditas berkelanjutan tanpa deforestasi dan pelanggaran HAM. Masyarakat di akar rumput tidak dapat mengakses informasi apapun dalam sistem tersebut untuk mengetahui korporasi yang ada di sekitar mereka di daerah. Apalagi sistem ini tidak mengenal complaint mechanism,” kata Darto
Komentari tentang post ini