Misalnya kontroversi penghilangan kolom agama di KTP, penghapusan Perda syariah di sejumlah kebijakan pemprov DKI yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam dan dinilai sebagai bentuk arogansi gubernur. “Seluruh faktor skala global dan domestik ini dapat bercampur aduk sedemikian rupa di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Faktor – faktor di ataslah yang harus diperhatikan pemerintah dan dijadikan pedoman penanganan konflik di Tanjung Balai,” pungkasnya.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini