Dalam menjalin hubungan dagang antar provinsi, Pakde Karwo menyebutkan bahwa Jatim memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi. “Kemandirian di bidang ekonomi ya salah satunya lewat penguatan kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat penguasaan pasar. Tujuan perwakilan dagang untuk menekan ongkos angkut, karena kalau hanya mengirim barang ke daerah tujuan tanpa ada barang yang kita bawa maka ongkosnya menjadi mahal. Dan rakyatlah yang menerima harga mahal itu. Eksport dalam negeri jauh lebih besar disbanding eksport luar negeri, yaitu mencapai Rp 346,021 triliun, sementara luar negeri hanya Rp 239,345 triliun,” tambahnya.
Kebijakan Jawa Timur menjadi acuan nasional, sehingga Lemhanas mengundang langsung pengambil kebijakannya yaitu Gubernur Jatim untuk menjadi nara sumber utama. Empat kunci pokok yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan akses kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan kemitraan produktivitas dengan provinsi lain.
Komentari tentang post ini