Selain itu, perlu ada lembaga yang mampu mengkoordinasikan semua kebijakan dan implementasi aturan di lapangan yang melibatkan semua kementerian. Sesuai dengan Inpres Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, pembentukan kebijakan di setiap kementerian dan pemerintah daerah memerlukan suatu wadah atau komisi tertentu seperti Presidential Commision ataupun Dewan Nasional UMKM seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di Malaysia, Korea Selatan, dan India. Mereka memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung ke presiden dalam pengelolaan UMKM.
Tugas Presidential Commision ataupun Dewan Nasional UMKM adalah mengkoordinasikan dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan masing-masing instansi untuk mengembangkan daya saing UMKM.
Dengan konsep pengembangan seperti itu, maka UMKM kita akan mampu tumbuh maju dan berdaya saing di tengah globalisasi ekonomi saat ini. “Politik keberpihakan itu penting, agar kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” pungkasnya. (ek)
