Jiwasraya Belum ‘Actual Loss’, Masih Potential Loss’

Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016.

Putusan MK ini mensyaratkan kerugian negara harus nyata dan pasti dan tidak boleh berdasarkan perkiraan saja.

“Unsur kerugian negara harus benar-benar terjadi atau nyata dan bukan hanya potensi apalagi hanya sekedar halusinasi,” sindirnya.

Karenanya, Susilo dengan tegas menolak replik JPU ini .

Apalagi, perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan nilai saham dan reksadana per tanggal 31 Desember 2019.

Padahal locus perbuatan yang dituduhkan adalah tahun 2008 – 2018.

“Uraian dakwaan mengenai kerugian negara ibarat jaka sembung bawa golok alias tidak nyambung,” tegasnya.