JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil menggelar diskusi dan catatan akhir tahun pada 28 Desember 2023, menyuarakan alarm bahwa demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Indonesia di ambang kehancuran di era Presiden Jokowi.
Para aktivis menilai, pemerintahan Jokowi telah gagal memenuhi harapan publik dan dunia internasional terkait penegakan demokrasi dan HAM.
Demokrasi Mundur, HAM Terabaikan
Dimas Bagus Arya dari KontraS mengungkapkan situasi HAM dan demokrasi mengalami penurunan drastis dan berada dalam krisis.
Hal ini ditandai dengan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, penutupan ruang sipil, dan kriminalisasi aktivis HAM, lingkungan, jurnalis, antikorupsi, dan akademisi.
Gufron Mabruri dari Imparsial menambahkan, kemunduran demokrasi dan HAM bukan isapan jempol.
Demokrasi yang dibangun sejak 1998 justru mengalami kemunduran serius di era Jokowi.
Elit politik pragmatis yang mengutamakan kepentingan politik elektoral dituding sebagai biang kerok.
Prioritas kebijakan Jokowi pada pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan juga disoroti. Model pembangunan ini dinilai menguntungkan investasi asing dan mengabaikan rakyat. Untuk mengamankan kepentingan pembangunan, pembangunan politik demokrasi, hukum, dan HAM justru dikorbankan.
Kritik Tajam Terhadap Rezim Jokowi
Para pembicara dalam diskusi tidak segan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi.
Halili Hasan dari Setara Institute menyebut demokrasi Indonesia mundur ke arah otoritarianisme karena kontrol terhadap kekuasaan melemah.
Pengawasan antar-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilai mandul.
Komentari tentang post ini