Jokowi Melawan Orang yang Membesarkannya: Megawati dan Prabowo?

Oleh: Anthony Budiawan Jokowi dibesarkan PDI Perjuangan dan Gerindra, dibesarkan Megawati dan Prabowo. Tentu saja ada sponsor yang disebut sembilan naga. Tapi, siapa mereka, rill atau fiksi? Nama sembilan naga yang beredar kurang kredibel. Masa tidak ada naga kelapa sawit, atau naga batubara? Malah yang ada nama Edward Soeryadjaya, yang sekarang sedang tersandung hukum. Naga mengajukan Jokowi pada pilgub 2012. Deal. Jokowi hanya diusung dua partai saja, PDI Perjuangan dan Gerindra. Ketika itu Jokowi bukan siapa-siapa. Hanya bermodalkan mobil Esemka, yang sampai sekarang tidak kelihatan wujudnya. Maka ada yang bilang mobil gaib. Pada puteran kedua, Jokowi masih diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Melawan Fauzi Bowo yang diusung semua partai politik lainnya. Jokowi menang, menjadi gubernur periode 2012-2017. Sponsor ‘sembilan naga’ tidak puas sampai di situ. Pilpres 2014 semakin dekat. Prabowo maju sebagai calon presiden. Megawati harusnya mendukung Prabowo, sesuai kesepakatan Batutulis. Tapi mengejutkan, PDI Perjuangan malah mencalonkan Jokowi sebagai capres melawan Prabowo. Jokowi menerima, padahal sebelumnya mengatakan ingin menyelesaikan jabatan gubernur sampai 2017. Jokowi menikmati permainan para sponsor ‘sembilan naga’. Jokowi meninggalkan Prabowo, satu dari dua tokoh yang membesarkannya. Pilpres 2019 tidak banyak berubah. Hanya ada dua capres. Jokowi melawan Prabowo lagi. Jokowi masih didukung PDI Perjuangan dan parpol koalisi lainnya. Prabowo hanya didukung Gerindra dan PKS. Memang ada Demokrat, tapi terlihat setengah hati. Karena AHY tidak menjadi cawapres Prabowo. Dan UU pemilu mewajibkan Demokrat mendukung salah satu capres. Prabowo kalah lagi, tapi heroik. Bahkan ada yang mengatakan seharusnya Prabowo menang. Tapi siapa yang tahu? Kecuali penyelenggara pilpres, yang sengaja menggunakan kotak suara kardus dengan gembok baja? Meskipun demikian, Prabowo ditarik ke dalam kabinet. Jokowi dan para sponsor sudah tidak perlu oposisi kuat. Oh ya, memang masih ada PKS, tapi satu partai bisa apa? Tidak membahayakan. Memang ada juga Demokrat di luar kabinet. Tapi sulit dikatakan sebagai oposisi, meskipun dalam beberapa hal bertentangan dengan pemerintah. Tapi jiwa oposisi tidak terlihat pada Demokrat. Tidak seperti PDI Perjuangan sewaktu menjadi oposisi pada pemerintahan SBY. Pilpres 2024 semakin dekat. Jokowi sepertinya bersimpangan jalan dengan Megawati. Jokowi dan para sponsor mau mendukung capres sendiri, mungkin yang penurut dan bisa diperintah. Ganjar nampaknya masuk kriteria mereka. Di lain pihak, Megawati tidak suka Ganjar, yang dibesarkan PDI Perjuangan tapi sekarang mau melawan: pengkhianat. Megawati sangat benci pengkhianat, tiada kata maaf baginya. Jokowi juga akan dianggap pengkhianat kalau sampai mendukung capres yang bertentangan dengan Megawati. Terlebih kalau mendukung Ganjar. Kalau ini terjadi, bisa menjadi musibah yang sempurna bagi Megawati: Megawati akan berhadapan dengan dua orang yang dibesarkannya. Kalau ini terjadi, kemarahan dan kebencian Megawati pasti memuncak. Karena, mendukung Jokowi dan para sponsor oligarki pada dua pilpres yang lalu membuat nama PDIP ‘tercemar’. PDI Perjuangan kini bukan lagi partai pembela ‘wong cilik’ marhaen, melainkan partai pembela oligarki. Karena memang banyak produk undang-undang yang ditetapkan sejak 2014 sangat pro-oligarki dan merugikan ‘wong cilik’. Misalnya UU Cipta Kerja. Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya juga banyak yang memberatkan beban hidup ‘wong cilik’. Misalnya, kebijakan harga pangan dan harga BBM yang melonjak, tanpa ada bantuan (memadai). Dengan membiarkan semua ini terjadi, PDI Perjuangam jelas sudah keluar dari filosofi partai ‘wong cilik’ marhaen. Hasilnya, Indonesia sejak 2014 sudah menjelma menjadi negara oligarki plutokrasi. Yaitu, negara dikendalikan oleh sekelompok kecil pengusaha, yang merangkap penguasa. Ada yang mengatakan hal ini sama saja dengan era Soeharto. Tentu saja sangat beda. Ketika itu Soeharto mengendalikan pengusaha dalam membangun ekonomi, dan Soeharto memilih pengusaha, bukan dikendalikan pengusaha. Perusahaan konglomerat ketika itu jauh lebih kecil dari BUMN, dengan rasio pendapatan terhadap PDB tidak terlalu signifikan. Kesenjangan sosial pada era Soeharto juga jauh lebih baik. Reformasi 1998 mengubah segalanya. Konglomerat berkembang menjadi perusahaan raksasa. Kini bermunculan konglomerat batubara, konglomerat sawit, konglomerat real estate, dan lainnya. Mereka menjadi bagian dari orang terkaya Indonesia. Segelintir konglomerat real estate menguasai lahan yang sangat luas di seluruh Indonesia. Bahkan sering kali bersengketa dan merebut hak warga setempat. Awal reformasi para konglomerat hanya menikmati rente ekonomi, merapat kepada penguasa. Kini, sejak 2014 mereka yang berkuasa. Masuk legislatif dan eksekutif. Membiayai pilpres. Memilih calon presiden yang bisa diajak ‘kerja sama’, atau tepatnya dikendalikan. Mereka mengatur kebijakan eksekutif, termasuk merancang dan menggolkan tax amnesty. Jokowi tidak mungkin tiba-tiba memikirkan tax amnesty, yang diinisiasi sejak awal pemerintahannya, 2015. Pasti ada kekuatan oligarki yang besar dan cerdas yang mengatur semua itu, yang harus mencuci uangnya melalui tax amnesty. Prabowo mungkin tidak bisa diatur. Atau lebih sulit diatur. Jadi harus disingkirkan. Kalau Megawati juga sulit diatur, pasti juga akan disingkirkan. Legenda cerita Malin Kundang kini hidup menjadi kenyataan. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta

Demi Anggaran Makan Siang Gratis, NKRI Digadaikan ke China?

Andika Perkasa Makin Perkasa

Pemerintah Dorong Coca-Cola Perluas Investasi di Indonesia

Pemerintah Dorong Pemerataan Investasi di Tanah Air

Berita Terkait

Memanfaatkan Reksa Dana Dengan Fitur Dividen

Efek Bola Salju Gelar Doktor Bahlil

Demi Anggaran Makan Siang Gratis, NKRI Digadaikan ke China?

Andika Perkasa Makin Perkasa

Strategi Pembiayaan Indonesia di Tengah Dampak Kemenangan Trump

Kalau Kasus Tom Lembong Bermotif Politik, Siapa yang Bermain?

Pemerintah Dorong Pemerataan Investasi di Tanah Air

IHSG Berpotensi Menguat Lagi

BBCA: Waspadai Cyber Crime Melalui Medsos

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Buat Apa, Champ Resto Indonesia Beli Aset Properti Rp21,9 Miliar

Surplus 54 Bulan Berturut-turut, Neraca Dagang RI Tembus USD2,48 Miliar

Ekspor Oktober 2024 Tembus US$24,41 Miliar, Naik 10,69% Dibanding September

OJK: Fungsi Intermediasi Perbankan Membaik

KPK Ungkap 50 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo Belum Lapor LHKPN

Berita Populer

Andika Perkasa Makin Perkasa

Ingatkan Telkom, Legislator Golkar Minta Hati-Hati Jalankan Bisnis FMC

PT BIR Gelontorkan Dana Investasi Rp 50 Miliar Bangun Rumah Subsidi di Labuan Bajo

PPATK Blokir Belasan Rekening Pengusaha ‘Jagoan Surabaya’ Ivan Sugianto

Bandara Komodo Masih Ditutup, Akibat Erupsi Lewotobi Laki Laki

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Jokowi Melawan Orang yang Membesarkannya: Megawati dan Prabowo?

BacaJuga :

Pemerintah Dorong Coca-Cola Perluas Investasi di Indonesia

Pemerintah Dorong Pemerataan Investasi di Tanah Air

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist