JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, pemerintahan yang bersih akan meningkatkan “trust” investor dan publik sehingga berkontribusi pada tingkat perekonomian nasional.”Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan tindakan penegakan hukum,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dikutip Tim Komunikas Presiden, Teten Masduki, di Jakarta, Jumat (19/6).
Mencegah korupsi, lanjut Presiden Jokowi, bisa dilakukan dengan cara membangun sistem yang baik, membatasi kontak dengan menggunakan teknologi informasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi seperti e-budgeting, e-procurement, e-catalogue, e-purchasing, serta pajak online. “Semua itu akan mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan, dan akan banyak mengurangi korupsi, baik di pusat maupun daerah,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menunjuk contoh saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok 4 bulan lalu. Presiden sudah memerintahkan untuk menghilangkan birokrasi ruwet dan pungutan liar (pungli) di pelabuhan agar dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) bisa dipangkas. Namun ketika melakukan sidak dua hari lalu, Presiden masih belum melihat semangat perubahan sehingga perbaikan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan. “Ini menandakan kualitas penegakan hukum masih belum baik. Rantai birokrasi masih panjang, baik dalam kecepatan pelayanan maupun persepsi yang ada di benak investor. Walaupun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem pelayanan sudah terintegrasi, namun kecepatan pelayanan masih belum memadai,” tegasnya.
