Oleh sebab itu, saya sangat “bangga” dengan kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam negeri dan Kemenko bidang politik seolah “menghormati” teman sejawatnya yang diberitakan memperbincangkan penundaan pemilu yang sama sekali bukan Tupoksinya.
Sangat menarik untuk mengetahui makna mendalam dari “menghormati” tersebut.
Jubir bukan pembela tindak tanduk pimpinan (menteri) dan instansinya.
Tetapi berberan sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan dan atau lembaga (kementerian) dengan publik sebagai pemangku kepentingan.
Karena itu, Jubir merupakan pekerjaan profesional, bukan memposisikan sosoknya seolah pemilik instansi, apalagi menempatkan dirinya sebagai “pesuruh” bidang komunikasi dari pimpinan dan institusinya.
Untuk itu, Jubir profesional antara lain harus berani dan wajib berperan “penasehat” komunikasi bagi pimpinan dan lembaganya, bukan “ekor” (terompet) komunikasi dari pimpinan dan lembaga tempat ia bekerja.
Peran penasehat komunikasi tersebut sangat peting dalam rangka “menyelamatkan” instansi dan pimpinannya (menteri) dari serangan opini publik yang tidak produktif.
Sebab, opini-opini publik akan mengalir liar seperti banjir bandang yang tidak bisa dikendalikan dengan sehebat apapun bantahan maupun minta maaf di ruang publik.
