Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP
Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Prabowo Subianto, yang diharapkan akan diisi oleh profesional yang ahli di bidangnya, semakin sulit untuk direalisasikan.
Kabinet zaken adalah konsep di mana menteri-menteri yang diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tidak terikat dengan kepentingan partai, dan hanya fokus pada keahlian serta pengalaman di sektor yang mereka tangani.
Namun, realitas politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan politik “dagang sapi”—istilah populer yang menggambarkan negosiasi politik yang transaksional—mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet.
Kabinet Zaken: Sebuah Harapan yang Mulai Pudar
Prabowo Subianto, yang akan segera dilantik sebagai Presiden Indonesia, telah beberapa kali menyuarakan niat untuk membentuk kabinet zaken.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan teknokrat yang berkompeten, terlepas dari afiliasi politik mereka.
Konsep ini sejalan dengan kebutuhan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, perubahan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Pada dasarnya, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
