Di dalam pelayanan publik bangsa kita masih dihadapkan kepada wabah korupsi yang sepertinya masih belum bisa teratasi.
Oleh karena itu pembenahan dalam Tata Nilai perlu terus didorong. Hal ini erat hubungannya dengan berhasil tidaknya pembangunan bangsa dan karakter (nation and character building) untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju.
Sementara itu Tata Kelola pemerintahan maupun Tata Kelola sistem politik juga masih harus dibenahi.
Tata Kelola politik masih jauh dari harapan dan biayanya sangat mahal.
Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun sebagai Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) biayanya sangat mahal.
Sehingga diperlukan modal yang cukup kuat untuk maju dalam arena pemilihan umum secara langsung. Banyaknya jumlah partai peserta pemilu juga menunjukkan semakin kompleks dan mahalnya menata demokrasi.
Aspirasi yang berbaur dengan kepentingan kelompok atau golongan, baik yang bersifat ideologis ataupun non-ideologis telah mendorong semakin terbiasanya perilaku transaksional dalam menyepakati hal-hal yang bersifat politis.
Kepentingan politik, bisnis, dan birokrasi (pelayanan publik) telah berbaur menjadi satu.
