JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan amanah rakyat selama lima tahun ke depan. Banyak persoalan yang harus diselesaikan para menteri mulai dari reformasi fiskal, meningkatkan penerimaan pajak hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, PR menteri ekonomi pertama, menyikapi risiko defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran) serta potensi terjadinya guncangan di capital financial maupun fiskal Indonesia. “Permasalahan risiko twin deficit seperti current account deficit dan defisit fiskal ini harus benar-benar disikapi oleh menteri-menteri ekonomi yang baru,”ujar Agus Marto di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/10).
Menurutnya, defisit fiskal terjadi karena penerimaan pajak yang menurun dan tingginya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap telah membebani anggaran belanja negara. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebabkan karena tingginya impor dan ekspor yang rendah. “Jadi, risiko transaksi berjalan, risiko transaksi finansial modal yang mungkin akan melemah risiko fiskal yang defisit ini adalah satu area, oleh karena itu, menteri yang berhubungan dengan ekonomi harus menyikapinya dengan serius,” tukasnya.
Komentari tentang post ini