Selain itu, jelasnya, pemerintah Jokowi-JK juga harus terus waspada dan mengantisipasi perkembangan kondisi perekonomian global. Hal tersebut dikhawatirkan bakal mempengaruhi stabilitas keuangan Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah baru dapat mempercepat dan membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). “Dengan adanya UU JPSK ini, maka akan membuat kita dapat lebih siap kalau saja seandainya ada tekanan dari luar ke Indonesia, ini haru diantisipasi dan diwaspadai,” ucap Agus.
Ditempat yang sama, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menambahkan, pemerintah baru harus mengejar targetnya yakni menekan defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Sehingga dalam kedepannya beban anggaran negara dan transaksi berjalan bisa lebih baik. “Pemerintah baru harus benahi dulu APBN nya karena itu yang utama. Saya kira pemerintah sekarang sudah tahu apa yang mau diambil langkah-langkahnya, baik itu risiko fiskal itu harus ditangani dan defisit current account juga begitu, bagaimana menangani impor dan meningkatkan ekpor, saya kira itu yang paling penting,” ucapnya.
