MEDAN-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah menurunkan emisi karbon dan mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) di 2060.
Sebagai wujud komitmen tersebut, inisiatif Kadin Net Zero Hub (NZH) ini didukung oleh beberapa instansi baik dalam dan luar negeri seperti, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang memberikan pendampingan kepada para perusahaan dalam upaya transisi hijau ini.
Selain sosialisasi dan edukasi mengenai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kadin Indonesia juga mengajak pelaku usaha, khususnya di wilayah Sumatera Utara, untuk berpartisipasi dalam program dekarbonisasi guna mengurangi emisi karbon.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan, kegiatan seperti ini penting untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon di sektor swasta dan industri.
Dengan memanfaatkan jejaring di daerah, Kadin ingin merangkul sebanyak mungkin perusahaan yang belum bertransformasi agar menyadari pentingnya pengurangan emisi karbon.
“Seperti diketahui, Indonesia tengah menargetkan pembangunan ekonomi rendah karbon dengan meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
“Kami harap forum ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan sektor swasta tentang pentingnya transisi ke emisi bersih, sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak berhenti di sini, kami berkomitmen untuk melakukan roadshow ke daerah-daerah lain dalam rangka sosialisasi dan edukasi green economy,” ujarnya.
Shinta melanjutkan, transisi menuju ekonomi hijau merupakan salah satu strategi Indonesia untuk naik kelas untuk menjadi negara maju sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen Indonesia terhadap dunia untuk mencapai emisi nol bersih di 2060 atau lebih cepat perlu didorong oleh semua pihak, termasuk sektor dunia usaha dan industri.
Berdasarkan studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dapat mengatasi potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat dampak perubahan iklim sebesar 50,4% di tahun 2024.
Sedangkan pada 2019, Indonesia berhasil mengurangi 54,8 juta ton CO2e.
