JAKARTA–Masalah minyak sawit Indonesia (CPO) yang dihambat parlemen Eropa diduga karena persaingan bisnis. Apalagi parlemen Eropa sendiri tidak pernah menjelaskan alasan yang jelas. “Termasuk data soal pelanggaran HAM mempekerjakan anak-anak, penggundulan hutan (deforestasi) dan korupsi. Itul tak pernah dijelaskan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam dialektika demokrasi ‘Lawan Parlemen Eropa’ bersama anggota Komisi IV DPR RI F-NasDem Hamdhani, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dan Staff Ahli Bidang Diplomasi Perekonomian Kemenlu, Ridwan Hassan Sahli di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Menurut Herman, pengalihan fungsi hutan dengan cara apapun disebut deforestasi. Apakah ditanami kelapa sawit, kedelai, bunga matahari dan pertanian lainnya itu namanya deforestasi dan itu legal. “Alih-alih etika lingkungan, lalu melarang sawit Indonesia. Untuk ke dalam kita introspeksi terhadap eksploitasi alam yang telah dilakukan, dan keluar, kita lawan sikap parlemen Eropa itu,” ujarnya.
