Dalam pemaparan, Sukoco, Analis Hukum Madya dari Kanwil Hukum DK Jakarta menekankan pentingnya pendampingan dan pemantauan pelaksanaan MBG agar berjalan tepat sasaran.
Diskusi juga menyoroti standar gizi, variasi menu, mekanisme pemantauan berkala, hingga pengawasan agar program tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Orang tua murid mengusulkan variasi menu agar anak-anak tidak merasa jenuh, sementara siswa menyampaikan bahwa menu MBG sudah layak namun tetap perlu inovasi.
Dinas Kesehatan menegaskan standar gizi harus menjadi prioritas utama, dan Sudin Pendidikan Jakarta Timur mendorong adanya prosedur pemantauan terstruktur.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, pembahasan lanjutan dijadwalkan pada 24–25 September 2025 mendatang.
