Pernyataan-pernyataan sikap tersebut menurutnya menyoroti kekhawatiran atas kemunduran demokrasi di Indonesia.
Padahal, Indonesia telah diakui internasional sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu bebas dan adil sejak Reformasi 1998.
Akademisi dan BEM Bergerak Mengkoreksi Demokrasi
Sebelumnya, pada Senin lalu (18/3/2024) Pengamat Politik Indo Barometer, M. Qadari menyatakan, bahwa pemilu satu putaran memang kehendak rakyat menurut temuan survei yang dilakukan lembaganya. Pernyataan tersebut disampaikan Qadari pada Diskusi Publik bertajuk: ‘What’s Next After Pemilu?’ di Kampus UI Depok, Jawa Barat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Reni yang juga menjadi pembicara di acara itu menyatakan tentu boleh pemilu satu putaran.
Namun prosesnya harus sesuai aturan dan dilakukan dengan demokratis.
“Tentu boleh satu putaran, yang tidak boleh adalah merakayasa menjadi satu putaran. Sehingga membuat kompetisi pemilu menjadi tidak free and fair!” tegasnya.
Pernyataan ini, kemudian langsung diamini oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Verrel Uziel; Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Mauliani; dan Presiden Mahasiswa Trisakti, Vladima Insan Mardika yang juga hadir sebagai pembicara.
“Kita bisa belajar dari ‘Arab Spring’, meluncurkan Gerakan Koreksi Demokrasi Indonesia dimulai melalui media sosial lalu bergelombang menggulung master-mind rekayasa satu putaran,” kata Verrel, Ketua BEM UI.
Bahkan untuk menindaklanjuti penetapan hasil Pemilu 2024, akademisi dan sejumlah BEM sepakat untuk bergerak mengoreksi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran
