BANYUWANGI – Kalangan DPR menyarankan kepada pemerintah sebaiknya meminta maaf kepada rakyat ketimbang pada bangsa lain terkait bencana kabut asap yang meluas.
Alasannya rakyat lebih banyak dirugikan.
“Kabut asap adalah ancaman besar yang sangat serius bagi kehidupan manusia,” kata anggota Komisi X DPR RI Anas Thahir melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Dia mendukung pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tidak perlu minta maaf kepada negara tetangga yang terkena kabut asap.
“Tidak perlu dibesar-besarkan soal itu,” tegasnya.
Namun begitu Anas mendesak pemerintah penanganan masalah kebakaran hutan jangan setengah hati.
Artinya perlu ada tindakan berskala besar sehingga tidak lagi menjadi bencana tahunan.
“Kejadian ini selalu terjadi hampir tiap tahun, karena itu butuh ketegasan dan tindakan serius,” ucapnya.
Politisi PPP itu meminta pemerintah memberi perhatian yang besar dan penanganan serius serta komprehensif.
“Perlu melibatkan seluruh potensi bangsa, iptek dan kearifan lokal akan sangat membantu atau setidaknya mencicil solusi kabut asap yang belum usai sejak dua bulan yang lalu,” jelasnya.
Di hadapan ratusan peserta sosialisasi Empat Pilar, Anas menyindir upaya pemerintah.
“Jangan-jangan kita memang tidak mempunyai kebijakan yang dapat menghentikannya. Kita hanya ribut dan terlihat sibuk saat asap itu merambah ke mana-mana,” ucapnya.
