JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai respon terhadap persoalan yang membelit Jiwasraya.
Jiwasraya adalah BUMN plat merah yang bergerak di bidang perasuransian yang tengah dilanda gagal bayar terhadap para pemegang polisnya.
“Pansus kita dorong karena kondisi di Jiwasraya cukup memprihatinkan. Pansus kita dorong karena ingin tahu apakah persoalan di Jiwasraya terjadi karena salah kelola atau ada hal lain,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Untuk itu, lanjut Bendahara Megawati Institute, sebelum DPR membentuk pansus, sebaiknya pihak Jiwasraya memiliki itikad baik dengan memaksimalkan instrumen yang mereka miliki untuk menuntaskan segala tunggakan yang ada terhadap nasabahnya.
“Sebelum kita bentuk pansus. Kita desak agar Jiwasraya segera membayar delay payment sebanyak 13.095 polis sebesar Rp 11.5 Triliun. Karena ini bisa menciptakan isu sosial yang menimbulkan biaya sosial yang menjadi beban pemerintah,” tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi meyakini bahwa Jiwasraya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah membelitnya.
