JAKARTA – Koalisi Advokasi Poco Leokmelaporkan dugaan kriminalisasi terhadap 4 (empat) Pemuda Adat dari Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggra Timur (NTT) ke Markas Besar Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Para pemuda adat tersebut dikriminalisasi usai terlibat dalam aksi damai menolak proyek Geothermal Ulumbu di depan Kantor Bupati Manggarai, NTT pada tanggal 3 Maret 2025.
Kuasa Hukum Pemuda Adat Poco Leok yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Poco Leok Judianto Simanjuntak, menyatakan laporan ini ditujukan kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Kompolnas terkait proses hukum atas tuduhan perusakan pagar Kantor Bupati Manggarai, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/III/2025/SPKT/RES MANGGARAI/POLDA NTT. Saat ini, kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Satuan Reskrim Polres Manggarai.
Lebih lanjut Judianto Simanjuntakmenyebut bahwa langkah hukum terhadap para pemuda adat Poco Leok tersebut merupakan bentuk nyata kriminalisasi dan pola kekerasan negara terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidupnya.
