JAKARTA-Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna. Karena hal ini menyangkut soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada istilah kompromi. China harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI.
“Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti statement Presiden Joko Widodo, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement presiden harus diikuti Menko Polhukum dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI,” kata Syarifuddin Hasan dalam keterangan kepada media, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Syarifuddin, langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh China adalah sikap tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.
“Kita mengapresiasi karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus tegas dan tidak kompromi. Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Syarifuddin mengingatkan tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap China akan berimplikasi secara ekonomi. Jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, menurut Syarifuddin, implikasi ini adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.
