JAKARTA-Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sudah terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Banyak pihak menilai pelantikan OSO sebagai Ketua DPD RI sah, tetapi ada juga yang mempermasalahkan.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang juga mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie kepada salah satu media online nasional menegaskan bahwa OSO sudah sah menjabat Ketua DPD RI.
Itu karena Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi memimpin sumpah jabatan pelantikan Ketua DPD RI tersebut. “Saya tidak mau ikut campur, pelantikan dihadiri MA enggak? Berarti secara implisit (MA) mengakui itu sudah benar. Putusan MA alhamdulillah dilaksanakan,” kata Jimly.
Terkait pernyataan Jimly itu, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, pernyataan Jilmy sebagai seorang pakar hukum yang dihormati di negara ini sudah tepat.
Proses pemilihan dan pelantikan OSO, kata dia, sudah melalui mekanisme yang lazimnya, terlebih dahulu dimulai dengan mencabut Peraturan Tatib 1/2017, lalu mengesahkan Peraturan Tatib 3/2017 dengan mengikuti pertimbangan hukum MA baru dilakukan pelantikan. Sehingga MA melantik bukan dengan Tatib 1/2017 tetapi dengan Tatib 3/2017. “MA kalau melantik pimpinan DPD dengan tatib yang baru maka itu benar. Tetapi kalau menggunakan yang lama salah. Karena faktanya dengan Tatib baru, maka menjadi kewajiban MA untuk melantiknya. MA sudah tepat,” kata Ramses di Jakarta, Kamis (6/4).
