BATAM-Pengembangan sektor maritim membutuhkan strategi kebijakan maritim yang terintegrasi. Keberhasilan negara lain yang didukung pemerintahnya dalam mengembangkan sektor maritimnya menunjukkan pentingnya dukungan Pemerintah dan kebijakan yang integratif agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Untuk itu, sinergi pembangunan infrastruktur maritim mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (BI) yang diselenggarakan di Batam, Jumat (12/8).
Rapat dihadiri oleh Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Daerah diwakili oleh tiga Kepala Daerah yakni Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan strategi kebijakan maritim yang terintegrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor maritim dan pariwisata. Produk dan kegiatan ekonomi di sektor maritim saat ini belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya karena sejumlah kendala seperti lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya SDM maritim yang berkualitas. “Pariwisata bahari juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga meskipun sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar,” jelasnya.
