Oleh karena itu, strategi kebijakan maritim perlu dirumuskan untuk mengatasi persoalan struktural di sektor maritim dan pariwisata yaitu perkapalan, pelayaran, pelabuhan dan jaringan bisnis (networks).
Menurutnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi jasa. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama di tengah tren melambatnya pertumbuhan global dan melemahnya harga komoditas internasional.
Oleh karena itu, sektor maritim dan pariwisata perlu dikembangkan dengan konsisten sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu, pengembangan jasa pelayaran akan dapat menekan defisit neraca jasa yang selama ini banyak disebabkan oleh jasa pelayaran.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Pertama, menerapkan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy) untuk mendukung berkembangnya industri perkapalan sebagai backbone industri maritim sehingga dapat memainkan perannya sebagai fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran, dan industri pariwisata.
