Kecewa dan Cemas di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5%

Oleh: Anthony Budiawan Pertumbuhan ekonomi triwulan I (Q1)/2022 tercatat 5,01 persen. Cukup mengecewakan! Loh, kok mengecewakan? Bukankah banyak pihak yang bangga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar ini? Mengecewakan, karena kenaikan harga komoditas yang tinggi ternyata tidak mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen. Padahal, kalau tercapai, lumayan untuk memenuhi janji kampanye, meskipun hanya satu kuartal. Mengecewakan, karena pertumbuhan ekonomi ternyata hanya 5 persen. Bayangkan, harga komoditas pada 2022 meroket. Harga Batubara mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga harga minyak sawit mentah. Kedua komoditas ini membuat ekspor Indonesia naik tajam. Ekspor Q1/2022 naik 35,2 persen dibandingkan Q1/2021, atau naik 17 miliar dolar AS. Sedangkan surplus neraca perdagangan naik 69 persen, dari 5,5 miliar dolar AS menjadi 9,3 miliar dolar AS, atau naik 3,8 miliar dolar AS. Tapi semua itu tidak membuat ekonomi meroket. Konsumsi masyarakat dan Investasi masih stagnan, masing-masing hanya memberi kontribusi 2,3 persen dan 1,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih rendah dari tahun 2012 ketika harga komoditas juga melonjak tajam. Ketika itu, konsumsi masyarakat dan investasi masing-masing memberi kontribusi 3,0 persen dan 2,9 persen. Artinya, kenaikan harga komoditas yang melonjak tajam tersebut dinikmati sendiri oleh para oligarki. Kenaikan ini tidak menetes ke masyarakat. Karena itu juga tidak membuat investasi naik. Selanjutnya, kenaikan harga komoditas membuat penerimaan negara melonjak. Penerimaan Negara dari Perpajakan naik 38,25 persen, dari Rp290,4 triliun pada Q1/2021 menjadi Rp401,8 triliun pada Q2/2022, atau naik Rp111,4 triliun. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), total kenaikan Pendapatan Negara menjadi Rp122,2 triliun. Tetapi, anehnya, Belanja Negara malah kontraksi, atau turun Rp32,4 triliun. Belanja Negara pada Q1 tahun lalu mencapai Rp523 triliun, sedangkan pada Q1 tahun ini hanya Rp490,6 triliun. Sehingga kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi minus 0,5 persen. Di lain sisi, masyarakat dibebani kenaikan harga pangan dan harga energi. Hal ini membuat daya beli masyarakat melemah, konsumsi masyarakat stagnan. Namun demikian, Pemerintah tidak membantu meringankan beban hidup masyarakat, tidak membantu stimulus ekonomi, di mana Konsumsi Pemerintah kontraksi. Apakah kebijakan fiskal yang tidak lazim ini hanya untuk mencapai surplus anggaran APBN, di tengah derita masyarakat? APBN pada Q1/2021 tercatat defisit Rp144,2 triliun, tiba-tiba menjadi suplus Rp10,3 triliun pada periode sama tahun ini. Hal ini menunjukkan kebijakan fiskal tidak pro rakyat. Kalau saja kebijakan fiskal dilakukan secara benar, pertumbuhan ekonomi 7 persen seharusnya tidak sulit dicapai. Tambahan 2 persen bisa diperoleh dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat dan investasi. Tetapi karena negara tidak diurus, karena para pejabat lebih sibuk dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen melayang. Tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga komoditas dunia menjadi faktor pendongkrak ekonomi Indonesia, membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 3,5 persen, merupakan kontribusi tertinggi sejak 2011. Tetapi, semua itu hanya dinikmati oleh para pengusaha oligarki. Masyarakat hanya mendapat getah berupa kenaikan harga. Kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen sudah menjadi bubur. Sekarang dunia sedang menghadapi koreksi kebijakan moneter. Suku bunga global akan naik untuk melawan inflasi. Koreksi kebijakan moneter ini akan membawa konsekuensi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas akan turun, suku bunga akan naik, kurs rupiah akan tertekan dan melemah, pendapatan negara akan turun tajam, defisit anggaran 2023 akan kembali menjadi maksimal 3 persen dari PDB dan membuat konsumsi pemerintah akan kontraksi. Artinya, masa depan ekonomi Indonesia hingga menjelang pemilu Februari 2024 terlihat sangat suram. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta

Membongkar Akal-akalan Pajak

Pajak Cita Rasa Kolonial

Perkuat Struktur Modal, AMAR Rights Issue Lagi Sebesar Rp1 Triliun

Laju Konsolidasi IHSG Cenderung Naik, Pilih Saham Rekomendasi Analis

Berita Terkait

Polisi Bunuh Diri Meningkat Tiga Kali Lipat

Dipecat PDIP, Good by Jokowi

Membongkar Akal-akalan Pajak

Pajak Cita Rasa Kolonial

Jika Kebijakan Kenaikan PPN 12% Diambil?

Mengapa BUMN Bangkrut? Perlu Bank Pantai Selatan Untuk Pulih

Laju Konsolidasi IHSG Cenderung Naik, Pilih Saham Rekomendasi Analis

Menteri Johnny: Google Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp2 Ribu Triliun di 2025

Holding BUMN Farmasi Diminta Miliki Master Plan Pengembangan Obat Herbal

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

MNC Land BIP Sepakati Transaksi Jua Beli Aset Tanah MNC Bali Resort Rp5,5 Triliun

ACRO Bagi Dividen Interim Rp10,15 per Saham, Catat Jadwalnya

Merdeka Copper Gold Lunasi Pokok dan Bunga Obligasi IV/2023 Seri A Rp817,71 Miliar

IHSG Naik 1,61% di Level 7.096,445

AGII Siap Lunasi Obligasi dan Sukuk Jatuh Tempo Seri A Rp177,7 Miliar

Berita Populer

RUPS LB Tetapkan Yudi Firman Sebagai Pemimpin Baru PT Metromini

Pendapatan Techno9 Indonesia Ditargetkan Tumbuh 30% pada 2025

Gus Choi: Mantan Kepala BKKBN Akui Didukung Tokoh NU Dalam Pemberantasan Kemiskinan

Dukung Program Kemensos, DNIKS Gelar Konsolidasi dan Rakernas Pada Pebruari 2025

Ini Nama 27 Kader PDIP Yang Dipecat

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Kecewa dan Cemas di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5%

BacaJuga :

Perkuat Struktur Modal, AMAR Rights Issue Lagi Sebesar Rp1 Triliun

Laju Konsolidasi IHSG Cenderung Naik, Pilih Saham Rekomendasi Analis

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist