“Penilaian terhadap kebijakan/program yang sudah dilakukan Jokowi dengan menggunakan parameter kedaulatan pangan yang sederhana menghasilkan nilai merah semua. Termasuk keluaran kebijakan berupa jumlah kebutuhan produk pangan sdibandingkan target pemerintah ” terang Tejo.
Konsekuensi lanjutannya adalah importasi bahan pangan yang semakin besar dan beragam, bahkan sudah masuk kedalam negara yang terjebak impor pangan.
Di sisi lain, lahan yang merupakan modal utama petani, terus mengalami konversi. Lahan pertanian semakin menyusut.
“Obat”nya (solusi) dari pemerintah bukannya berupaya secara serius mencegah dan menginisasi kebijakan yang lebih baik, namun malah menawarkan program pembukaan lahan secara besar-besaran meski dengan kualitas lahan yang rendah dibanding dengan lahan pertanian yang sudah ada,” jelasnya.
Program ini dikenal dengan lumbung pangan/food estate.
Food Estate dengan luasan yang gigantic dalam dianggap lebih ekonomis jika dibandingkan lahan pertanian sempit (milik petani kecil).
Komentari tentang post ini