Di dalam website Kementerian Luar Negeri Brazil, Azevedo mengatakan diperlukan solusi yang ambisius untuk liberalisasi perdagangan,menghilangkan distorsi perdagangan dan menggunakan perdagangan sebagai kunci pembangunan, khususnya bagi Negara miskin.
Dalam kampanyenya, Azevedo juga berjanji untuk membuat sistem penyelesaian sengketa (dispute settlement) di dalam WTO lebih dapat diakses oleh negara berkembang dan memungkinkan negara berkembang menuntut negara industri besar.
“Janji yang dikemukakan oleh Azevedo ini tentunya tidak relevan melihat krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat pada saat ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, semenjak Putaran Doha kehilangan momentum pada 2008, sistem perdagangan multilateral tidak lagi menjadi solusi karena terbukti telah merugikan Negara berkembang dan Negara Miskin.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam WTO justru memperparah ketergantungan pada produk pangan impor.
“Hingga 2012, impor Indonesia telah lebih dari US$ 17 milyar, atau meningkat 100% lebih dari tahun 2009,” terang Riza.
Pada 3-6 Desember mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali.
Kali ini, negara-negara anggota WTO akan mendorong lahirnya kesepakatan Paket Bali (Bali Package). Terdapat 3 isu fokus Paket Bali: isu Trade Facilitation (TF), isu terkait Negara Miskin (Least Developed Countries/LDCs), dan Pertanian.
IGJ berpandangan, ketiga isu tersebut tidak akan pernah menjembatani pencapaian kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional Indonesia, maupun mengatasi ketimpangan ekonomi dunia.
Sebab, upaya tukar guling diantara ketiga Paket Bali, masih akan terus memperkuat dominasi pengaruh negara-negara maju dan perusahaan multinasional terhadap sebagian negara lainnya.
Lebih lanjut dia mengatakan ada 3 modal yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk lepas dari jeratan WTO pada Desember nanti.
Pertama, gagalnya Mari Elka Pangestu menjadi Direktur Jenderal WTO. Sehingga Indonesia tidak sedang tersandera oleh kepentingan domestik.
Kedua, Indonesia adalah ketua dari G-33 yang sangat berkepentingan terhadap isu pertanian.
Ketiga, posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tentunya dapat lebih leluasa memainkan peran diplomasinya sejak awal.
“Dengan ketiga modalitas itu, Indonesia dapat menggunakan momentum Bali untuk keluar dari keanggotaan WTO dan sejak dini mengambil inisiatif untuk membangun satu sistem ekonomi global baru”, tutup Riza.
