Untuk mencapai target tersebut, Arif mengatakan agar memperhatikan aspek pengganda (multiplier effect) dalam merealisasikan belanja pemerintah. Pada belanja infrastruktur misalnya, lanjut dia, harus diupayakan agar pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan kesempatan untuk keterlibatan sektor usaha padat karya. Selain itu, memiliki korelasi dengan kebutuhan investasi langsung (direct investment) dan industrialisasi.
Dengan skenario tersebut, akan semakin banyak menciptakan kesempatan kerja. Kondisi ini akan sangat membantu meningkatkan konsumsi masyarakat, sebagai faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat melalui daya beli yang baik. “Dengan demikian, pertumbuhan yang dicapai bisa jadi pengungkit untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif,” jelasnya.
Menurut data BPS, hingga kuartal II-2016 ini komponen konsumsi rumah tangga masih memiliki proporsi paling besar, yaitu mencapai 55,23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku. Selanjutnya adalah Penanaman Modal Tetap Bruto (32,45 persen), ekspor barang dan jasa (18,88 persen), Belanja Pemerintah (9,44 persen). Sedangkan kontribusi Perubahan Inventori dan Belanja Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga masing-masing 2,81 persen dan 1,41 persen.
