Kelompok G-33 Dorong Anggota WTO Sepakati Proposal G-33

BALI-Sebanyak 46 Menteri Perdagangan atau perwakilannya yang termasuk dalam kelompok G-33 mengadakan pertemuan sebagai rangkaian acara Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM-WTO) ke-9. Pertemuan ini menyoroti pentingnya KTM ke-9 dalam memperkuat peranan WTO sebagai organisasi internasional yang menjamin berfungsinya sistem perdagangan multilateral yang sehat, adil, dan dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global. “Kami mendiskusikan mengenai upaya-upaya untuk meningkatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal di negara-negara berkembang,” ungkap Mendag Gita Wirjawan dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan di Bali, (2/12). Dalam pertemuan ini kata Gita, kelompok G-33 menyepakati dilakukannya reformasi di sektor pertanian dan penyelesaian perundingan Doha Development Agenda (DDA), termasuk mengurangi hambatan perdagangan yang dapat menurunkan produktivitas dan daya saing jutaan petani di negara-negara berkembang. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai dalam pertemuan ini adalah mengenali pemecahan masalah bersama untuk meningkatkan perundingan ke arah yang lebih jelas dan dapat dicapai, termasuk menekankan pada elemen-elemen dalam perundingan DDA yang dapat menyeimbangkan kepentingan seluruh negara anggota dalam peraturan-peraturan WTO di sektor pertanian. Selain itu, Gita mengatakan kelompok G-33 menginginkan agar proposal G-33 disepakati, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan. “Proposal ini penting mengingat volatilitas harga bahan pangan dunia semakin tinggi,” tegas Mendag. Dia juga berharap agar kelompok G-33 agar para anggota WTO lainnya dapat menyetujui proposal G-33. Apalagi, kelompok G-33 kecewa atas kebuntuan yag terjadi di Jenewa dan mengajak para anggota WTO untuk mencari solusi dalam mengatasi kebuntuan tersebut dalam pertemuan KTM ke-9 di Bali kali ini. “Dalam pertemuan ini, kami melihat kekecewaan mendalam para anggota G-33 karena batas waktu untuk mengurangi subsidi ekspor pada tahun 2013 telah lewat, dan pada akhirnya kesepakatan untuk mengurangi subsidi ekspor tidak dapat tercapai di Bali,” imbuh Mendag. Pasca negosiasi WTO di Bali, kelompok G-33 menekankan perlunya menjaga momentum dari pembahasan paket KTM ke-9 yang telah membawa banyak kemajuan di bidang-bidang yang sulit dan sensitif. Isu ketahanan pangan di negara-negara berkembang juga sangat penting, sehingga kelompok G-33 menyerukan perlunya para anggota WTO terlibat dalam mendorong terciptanya solusi jangka panjang pasca KTM ke-9 di Bali. Dalam konteks reformasi sektor pertanian secara umum, pertemuan G-33 di Bali juga menekankan perlunya kesepakatan perihal Special Products (SPs) dan Special Safeguards Mechanism (SSM) yang dapat secara efektif memungkinkan negara-negara berkembang untuk memperhitungkan kebutuhan perkembangan mereka. Para anggota G-33, yaitu Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Bolivia, China, Pantai Ganding, Kongo, Kuba, Dominika, Republik Dominika, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea Selatan, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipina, Peru, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grendines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Zambia dan Zimbabwe. Selain para anggota, Mesir juga hadir dalam pertemuan sebagai observer.