JAKARTA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan mantan Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Hanibal Hamidi yang diberhentikan dari jabatan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Hari Pramudiono mengatakan berdasarkan salinan putusan resmi PTUN JKT nomor 244/G/2017/PTUN.JKT pada intinya menolak gugatan secara keseluruhan bahkan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 57.000. “Hakim dalam putusannya menolak gugatan perlawanan dari mantan pejabat yang telah diberhentikan jabatannya dan hakim telah mempertahankan penetapan dismissal ketua PTUN Jakarta No. 244/G/2017/PTUN.JKT,” kata Hari saat ditemui diruang kerjanya pada Selasa (30/1/2018).
Hari menjelaskan yang digugat oleh Hanibal adalah Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 90 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
Hanibal menganggap surat keputusan tersebut cacat hukum dan tidak dikeluarkan melalui prosedur yang benar.
“Atas pemberhentian tersebut yang bersangkutan mengajukan ke PTUN berdasarkan gugatan nomor 242/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 27 November 2017. Atas gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) dan telah ditetapkan oleh hakim PTUN jakarta yang memeriksa perkara tersebut dan menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard), atas penetapan hakim tersebut,” katanya
