JAKARTA-Kementerian Perhubungan dinilai sebagai instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta. Oleh karena itu perlu mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi dan kolusi, namun efisien. “Pemerintah akan fokus menggunakan APBN terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis, (1/2/2018).
Menurut Sri Mulyani, bahwa itu menunjukkan betapa konservatif pemikiran kementerian tersebut. “Tapi saya juga mengganggap ini karena insentif, karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja,” tambahnya.
Kalau menggunakan skema non-APBN, ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan repot mengatur porsi Kementerian Keuangan, porsi badan usaha milik negara dan porsi swasta. “Fungsi koordinasi jadi rumit. Belum kalau kemudian procurement bisa diatur-atur sendiri. Korupsi. Saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu,” katanya.
