Kementerian PMK: Wujudkan Indonesia yang Setara

JAKARTA-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengajak seluruh masyarakat mewujudkan Indonesia yang setara serta menghapus stigma negative kepada masyarakat marginal yang tersebar di sejumlah wilayah Republik Indonesia.
Demikian ditegaskan Asisten Deputi VII Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Meggi Magdalena, ketika membuka Rapat Koordinasi Program Peduli-Kemitraan, di Arion Swiss-Belhotel, Jakarta, Kamis (5/7). “Untuk kelompok-kelompok masyarakat yang marginal yang belum tersentuh, kami mencoba menjangkaunya melalui upaya khusus, yaitu Program Peduli,” kata Meggi.
Program ini sebelumnya adalah kelanjutan PNPM Peduli, di bawah koordinasi Menkokesra di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Program Peduli ini kata Meggi sejak diluncurkan pertengahan 2014 lalu, telah melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bekerja di 26 provinsi, 85 kabupaten/kota di Indonesia dengan 73 mitra pelaksana guna menjangkau lebih dari 45.000 penerima manfaat. Melihat hasilnya yang cukup baik, proram ini akan diperpanjang hingga 2016. “Kami tidak dapat langsung menjangkau kelompok marjinal ini, karena itu kami bekerjasama dengan LSM yang sudah memiliki sistem dan pengalaman bekerja dengan kelompok tersebut,” ujar Meggi.
Sebagai bentuk kepedulian serta upaya penanganan kelompok-kelompok marginal secara khusus, presiden sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, sebagai pengejewatahan Nawacita 1, 4, 8 dan 9 Presiden Jokowi –Jusuf Kala.
Direktur Eksekutif The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) Monica Tanuhandaru, mengatakan, program ini sangat penting untuk Indonesia. Untuk memperkuat Indonesia dan bahkan memberikan makna kepada kata Indonesia yang terdiri dari 300 kelompok etnik atau 1.340 suku bangsa (menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010). Dukungan pemerintah ini juga diharapkan member arti kepada setiap individu warga Negara yang tak pernah dijangkau sejak Indonesia merdeka 70 tahun silam.
Monica juga memaparkan hasil kunjungannya ke sejumlah desa di Indonesia Timur. “Setelah 30 tahun saya berkunjung kesana sampai sekarang pun tidak banyak perubahan yang terjadi. Masyarakat desa tetap susah, tetap miskin dan bahkan tidak mendapatkan pelayanan dasar,” tegasnya.
Berkenaann dengan hal tersebut Kemitraan baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terutama untuk mendorong hak-hak dasar agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke level desa, dengan diberlakukannya UU Desa No 6 tahun 2014.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial, yang diwakili Laode Taufik Mulyadi, mengakui masih kerap mengalami kendala di lapangan walau sudah banyak program pemerintah untuk masyarakat adat.
Salah satunya yang terkait regulasi dan koordinasi. Menurut dia sudah banyak peraturan yang mengatur tentang masyarakat adat. “Sekarang terpulang kepada komitment pemerintah daerah setempat,” kata Taufik.
Di Program Peduli, Kemitraan bekerja pada isu Masyarakat Adat yang tergantung pada sumber daya alam di 13 provinsi yang tersebar di 21 Kabupaten/kota, bekerjasama dengan 15 mitra lokal. Dimana lebih 70 juta atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Tercatat sekiar 10, 5 juta diantaranya adalah kelompok yang miskin dan sangat miskin, bahkan mengalami ekslusi sosial dan sekarat social. Baik dari komunitas di lingkungannya, maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Rapat Koordinasi yang dihadiri sedari 35 peserta perwakilan pemerintahan dari 21 kabupaten/kota, yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bupati, berikut LSM lokal pendamping masyarakat adat, berlangsung selama dua hari untuk memdiskusikan model dan substansi sinergisitas program para pihak.