Oleh: Ricky Ekaputra Foeh, MM
Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini masih berada di kisaran 19 persen.
Angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan menempatkan NTT sebagai salah satu daerah dengan beban kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa begitu banyak program, anggaran, dan intervensi tidak mampu menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan?
Dari perspektif administrasi dan manajemen publik, setidaknya ada beberapa faktor utama yang bisa dijelaskan.
Pertama, perencanaan dan implementasi program belum adaptif.
Kita bisa melihat kasus proyek PAMSIMAS di Desa Persiapan Daefadin, Kabupaten Rote Ndao, yang gagal memberikan akses air bersih dan sanitasi layak.
Program yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat justru mengecewakan karena perencanaan teknis tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan sumber daya lokal.
Akibatnya, masyarakat tetap hidup dalam kesulitan, sementara anggaran sudah terserap.
Kedua, koordinasi lintas sektor masih lemah.
Kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal penghasilan rendah, tetapi terkait erat dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses pangan.
Namun, fakta menunjukkan bahwa dana PIP (Program Indonesia Pintar) senilai Rp 36 miliar di NTT justru dikembalikan ke kas negara karena tidak dimanfaatkan sekolah-sekolah.
