JAKARTA-Pemerintah dinilai hanya menjadikan Papua sebagai komoditas politik semata. Karena itu, meski mendapat kucuran dana otsus rakyat Papua tetap miskin. Bahkan diduga ada hal yang belum tuntas dalam proses integrasi Papua ke NKRI ini.
“Hal yang belum tuntas ini yang menjadi borok yang luar biasa. Akhirnya menjadi komoditi parpol,” kata Pengamat politik LIPI Siti Zuhro dalam diskusi “Papua dan masa depan Indonesia memperingati 50 tahun Integrasi Papua 1 Mei 2013”, di Jakarta Selasa (16/4).
Guru Besar Riset ini mengaku heran terhadap sulitnya membawa Papua untuk maju. Sementara, penduduk asli Papua hanya sekitar 2 juta. Karenanya, sudah saatnya pemda yang mengelola otsus. Tidak ada lagi anggapan bahwa dana Otsus ini harus dikelola Pemerintah Pusat.
Siti melihat sejak awal otsus dilakukan, tidak dibarengi dengan pengawasan yang cukup. Papua butuh pendampingan. Tapi Papua juga tidak boleh menyalahkan Pemerintah Pusat secara sepihak. Jadi, harus ada semacam kreasi baru.
“Kalau pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) ini buntu, DPR juga bisa membuat badan sejenis. Selain itu Pemda Papua juga sebaiknya kreatif, tidak selalu menunggu Pusat,” tegasnya.
Komentari tentang post ini