Oleh: Deodatus Sunda
Sepuluh tahun Jokowi berkuasa, pembangunan Indonesia selalu dibungkus dengan cerita besar: ekonomi tumbuh, pembangunan merata, dan jalan tol di mana-mana sebagai tanda kemajuan.
Tapi, semua itu hanya tampilan luar.
Di baliknya, pembangunan berjalan tanpa arah kebangsaan—lebih sibuk melayani investor, menambah utang negara, dan membuat hidup rakyat makin terhimpit.
Karena itu, warisan Jokowi tidak bisa sekadar dilihat sebagai kegagalan kebijakan.
Ia adalah bentuk penyalahgunaan kuasa, kesalahan yang tak hanya menuntut penilaian politik, tapi juga pertanggungjawaban hukum dan moral.
Ledakan utang negara mungkin jadi gambaran paling jelas dari arah pembangunan di era Jokowi. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, per Juni 2024 jumlahnya sudah mencapai Rp 8.444,87 triliun sekitar 39 persen dari PDB.
Angka itu bukan main, naik hampir 224 persen dibanding tahun 2014 ketika ia baru dilantik.
Bahkan sejak tahun pertamanya saja, utang sudah bertambah setengah kuadriliun rupiah dan terus naik tanpa rem.
Masalahnya tidak berhenti pada besarnya angka.
Lebih penting dari itu adalah orientasinya.
Alih-alih dipakai untuk memperkuat sektor yang benar-benar menyangkut hidup rakyat mulai dari pangan, energi, Kesehatan, uang itu justru digelontorkan untuk proyek mercusuar semacam Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta–Bandung, yang sejak awal sarat kepentingan politik dan investor.
