JAKARTA-Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik pemilu 2024.
Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan bebas.
Hal ini disampaikan Direktur Imparsial, Gufron Mabruri di Jakarta, Sabtu (25/11).
Sebelumnya, pada Kamis, 23 November 2023, Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung.
Dalam pidato dihadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden 2024.
Namun Imparsial menilai kehadiran Prabowo Subianto dalam acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (Capres).
Apalagi, acara yang dihadiri oleh para kepala desa tersebut tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan.
Karena itu terangnya, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah sebagai Menhan sesungguhnya tidak berdasar.
“Patut diduga jabatan Menhan digunakan sebagai alibi untuk menghadiri acara APDESI demi tujuan dan kepentingan politik elektoral, khususnya untuk mendapat dukungan dari para perangkat desa,” ulasnya.
Padahal penggunaan jabatan publik untuk kepentingan politik elektoral merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran etika dan hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan.
“Dalam konteks kehadiran dan pidato Prabowo Subianto di acara APDESI, ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024,” tegasnya.
Imparsial menilai, dalam kegiatan tersebut ada indikasi kuat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.
