SURABAYA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terlalu cepat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya rakyat sangat terbebani dengan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang naik hampir 100%.
“Menaikkan iuran BPJS jelas kebijakan yang keliru. Perlu dikaji kembali kebijakan tersebut,” kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana ditemui usai diskusi berthema “Sinergisitas DPD RI dan Insan Pers Guna Penguatan Peran DPD RI Dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah” di Hotel JW Marriott, Surabaya (1/11/2019) malam.
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua DPD RI H Layalla Matalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin.
Oleh karena itu, sambung Elviana, Komite IV DPD RI mendesak pemerintah menghitung kembali defisit BPJS Kesehatan.
“Kami akan memanggil dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menanyakan sejauh mana defisit BPJS Kesehatan itu mengganggu operasional,” ujarnya.
Bagaimanapun juga, kata Senator asal Jambi, masalah kesehatan masyarakat ini menjadi tanggungjawab negara. Jadi harus diupayakan mencari cara dari sumber-sumber lain dulu. Menaikkan iuran BPJS merupakan opsi terakhir, kalau sudah tidak ada jalan lain.
Komentari tentang post ini