JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendukung penuh rencana pembentukan induk usaha (holding company) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki lini bisnis sejenis. Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 6 holding BUMN tersebut dapat terealisasi. Enam holding tersebut di antaranya sektor minyak dan gas, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan.
Namun Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan kesuksesan pembentukan holding sangat tergantung kepada figur pemimpin holding BUMN terutama dewan direksi dan tim eksekutif.
Mereka ini ujarnya harus memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan dari pembentukan holding BUMN serta memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. “Tentu keahlian yang relevan dan pengalaman untuk mengarahkan dan mengelola holding BUMN serta memiliki integritas melayani warga untuk tujuan penciptaan nilai sosial,” tuturnya.
Menurutnya, holding BUMN juga tidak akan banyak berpengaruh kepada BUMN yang bergabung jika personal yang memimpin holding tidak bisa melakukan konsolidasi yang efektif dan efisien dalam pengembangan bagi BUMN yang tergabung dalam Holdingnya. “Jadi kelemahannya dalam Holding lebih kepada faktor kemampuan kapasitas dalam penempatan dewan direksinya dan eksekutif yang akan membantu dewan direksi Holding,” tuturnya .
Dia mengaku, pembentukan holding BUMN bukan hal baru. Hal ini sudah menjadi keputusan diera pemerintahan SBY saat menteri BUMN Dahlan Iskan.
