JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah segera bertransformasi secara ekonomi dengan mempersiapkan sektor andalan baru selain sektor komoditas sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi pemerintah terikat dengan ketentuan Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Perppu No 1 tahun 2020 yang mengatur batas waktu besaran defisit APBN lebih dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berlangsung pada tahun 2022.
Setelah itu, pemerintah harus kembali ke makanisme defisit APBN tidak boleh melebihi 3% PDB.
Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong nilai tambah atas hasil komoditas dalam lanskap perekonomian nasional.
Kebutuhan menyiapkan peta jalan (road map) yang lebih aktual dan akurat industrialisasi di Indonesia pada jangka panjang, terutama terhadap industri industri yang menopang hasil komoditas Indonesia adalah jalan mendapatkan manfaat maksimal atas hasil komoditas.
“Dunia telah berubah dengan cepat, inovasi teknologi telah sedemikian cepat pula. Tidak selamanya kita bertumpu pada hasil hasil komoditas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi seperti masa lalu,” ujar Said di Jakarta, Rabu (3/3).
Karena itu, reorientasi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2024 harus dilakukan.
Caranya, dengan menyiapkan exit strategy merambah sektor baru yang padat modal, teknologi sekaligus tenaga kerja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Politisi Senior PDIP ini mengaku pemulihan ekonomi nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri.
Selain memaksimalkan hilirisasi produk komoditas, pemerintah perlu memilih industri unggulan sebagai topangan kedepan.
Sebab tidak semua sekaligus bisa dikerjakan pemerintah.
“Setidaknya kita mampu mengurangi berbagai komoditas impor yang memberi kontribusi besar pada defisit transaksi berjalanan nasional,” ujarnya.
Pada RPJMN 2020-2024 proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditargetkan sebesar 5,4 % (rendah), 5,7 % (sedang), dan 5,9 % (tinggi).
Sedangkan pada tahun 2023 target pertumbuhan ekonomi 5,5 % (rendah), 5,9 % (sedang) dan 6,2 % (tinggi).
Sementara target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,5 % (rendah), 6,1 % (sedang) dan 6,5 % (tinggi).
“Saya kira, asumsi pertumbuhan ekonomi pada rentang 2022-2024 yang dibuat sebelum pandemi Covid-19 ini masih cukup relevan untuk dijadikan acuan, terutama pada range rendah,” jelasnya.
Dengan asumsi masih mengandalkan pada tumpuan sektor komoditas.
Terlebih adanya tren penggunaan nikel sebagai komoditas bagi penopang industri otomotif dan elektronik dunia dan program konversi biodiesel yang di topang oleh sawit.
“Jadi, perlu ada proses hilirisasi dari produk produk komoditas, sehingga makin menopang industri pengolahan,” terangnya.
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini menjelaskan, dengan asumsi pertumbuhan seperti itu maka investasi harus tumbuh 7,3-80 % tiap tahunya dalam rentang 2020-2024.
Saat ini, posisi Indonesia pada kisaran 5,6 %.
“Share industri pengolahan yang lebih besar 20-21,2 % dalam rentang 2020-2024, dimana proporsi share industri pengolahan ekspor non migas lebih besar daripada migas,” jelasnya.
