JAKARTA-Pemberantasan kartel atau praktik persaingan usaha tak sehat di Indonesia masih membutuhkan upaya yang keras sekali. Dengan itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha memerlukan kewenangan yang lebih kuat dari yang dimiliki sekarang.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya bersama DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan Usaha yang akan merevisi UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
RUU tersebut mengatur sejumlah klausul yang bertujuan untuk mempertegas kelembagaan KPPU sekaligus sebagai upaya menekan tindakan atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
Menurut Syarkawi, dengan aturan yang berlaku saat ini lembaganya kurang memiliki taring sehingga perilaku kartel atau monopoli masih subur. “UU yang sekarang justru kurang adil untuk pelaku usaha, kewenangan kami juga seperti macan ompong tanpa taring. Suaranya saja keras, padahal lemah,” ujar Syarkawi di Jakarta Kamis, (17/11).
Syarkawi juga membantah jika revisi UU Nomor 5/1999 akan menjadi sumber disinsentif bagi perekonomian nasional. Sebaliknya, penguatan KPPU dalam RUU tersebut malah akan memberikan kepastian hukum berusaha, sehingga dapat meningkatkan iklim Investasi di Indonesia serta menciptakan efisiensi ekonomi dan produktifitas nasional.
