Karena data atau algoritma sebagai cabang produksi yang vital, kata Engelina, sangat wajar kalau negara memainkan peran operator di bidang digital, bukan seperti saat ini diserahkan begitu saja kepada swasta asing karena memainkan peran regulator tapi mempertaruhkan nasib jutaan marhaen digital.
“Sekarang gig economy ini dikuasai platform asing, tapi respon Komdigi misalnya hanya mewajibkan pendaftaran. Ini tidak menyentuh substansi kalau dikaitkan dengan pengelolaan data. Begitu juga poin draft regulasi yang digodok DPR jauh dari solusi mendasar,” ujarnya.
Menurut Engelina, pembantu presiden jangan asyik sendiri atau bertengkar sendiri karena kebutuhan nyata diabaikan dengan gimmick yang tidak perlu. Semua tahu ada jutaan pekerja digital saat ini, seperti driver online dan sebagainya yang berada dalam kerentanan karena tanpa jaminan dan perlindungan tapi tidak terlihat langkah mendasar untuk melindungi pekerja digital.
“Sekali lagi saya perlu tegaskan, pekerja digital saat ini berada pada posisi rentan sebagai proletariat atau kaum marhaen digital yang berhadapan dengan kapitalisme digital global. Kami harap ada solusi dan keberpihakan yang nyata, bukan hanya respon parsial. Semua ini kembali kepada pemangku kekuasaan,” tegas Engelina.
