Di sisi realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2019 mencapai Rp153,8 triliun, yaitu 6,3 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp76,1 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp77,7 triliun.
Lebih lanjut, realisasi defisit APBN hingga Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau sekitar 0,28 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut ditutup dengan realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Januari 2019 mencapai Rp122,5 triliun atau sebesar 41,4 persen dari target APBN 2019. Pembiayaan ini bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp122,5 triliun atau sebesar 34,1 persen dari target APBN.
Hal ini merupakan strategi frontloading dalam pembiayaan APBN antara lain dengan pertimbangan sebagai mitigasi risiko atas ketidakpastian dan volatilitas pasar global, memanfaatkan tingginya likuiditas pasar keuangan pada kuartal I, dan mengamankan pembiayaan APBN. Strategi ini pernah dilakukan sebelumnya dan terbukti efektif untuk mengelola kebutuhan pembiayaan APBN dalam situasi ketidakpastian.
“Dari pertumbuhan ekonomi (sebesar 5.17% pada tahun 2018), Indonesia masih memiliki momentum yang positif dan menguat, sementara negara-negara lain banyak yang mengalami perlemahan. Untuk inflasi, kita juga melihat masih terkendali 2,82 yang lebih rendah. Kinerja APBN kita untuk bulan Januari masih sesuai dengan yang kita rencanakan meskipun kita juga harus meningkatkan kewaspadaan karena ada beberapa indikator ekonomi yang berubah dari yang kita asumsikan,” pungkas Menkeu
