JAKARTA-Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Eva Kusuma Sundari menyesalkan adanya upaya judicial reveiw untuk memisahkan BUMN dari keuangan, sebagai kekayaan negara. “Mereka mau memisahkan keuangan BUMN, sekarang saja masuk keuangan negara kondisinya carut marut, apalagi kalau dipisahkan? Wong kinerjanya seperti ini kok minta tidak diawasi?,” katanya di Jakarta, Rabu (20/11).
Lebih jauh Eva mempertanyakan sikap SBY yang mendiamkan Meneg BUMN, Dahlan Iskan yang tidak kunjung memenuhi berbagai undangan DPR terkait kementrian yang dipimpinnya. “Seharusnya SBY mengevaluasi kinerja mentri BUMN, tapi sampai saat ini hal itu tidak dilakukan,” ujarnya
Kepada Mahkamh Konstitusi (MK), Eva lalu memperingatkan untuk tidak mengabulkan gugatan jajaran kementrian BUMN ini karena dampaknya yang akan membuat kekacauan bernegara. Aset BUMN yang nilainya saat ini sekitar Rp 3500 triliun, nantinya tidak jelas kepemilikannya.”Kalau ini dikabulkan aset BUMN yang Rp 3500 triliun itu bagaimana?Siapa nanti yang menguasai,” tegasnya.
Hal yang sama dikatakan Ketua BAKN, Sumaryati Aryoso juga mendesak MK agar menolak judicial review UU Keuangan Negara oleh Forum Hukum BUMN. Judicial review oleh Forum Hukum BUMN itu sendiri bertujuan untuk menghindarkan keuangan dan kinerja BUMN dari wewenang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
