Kiprah AB dan Boneka Koalisi

Oleh:Dr Emrus Sihombing

Ketika seorang bakal calon presiden (Balonpres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Anies Baswedan (AB) misalnya, mempersoalkan hal-hal kecil atau remeh-temeh sangat ganjil.

Salah satu di antaranya membanding-bandingkan kinerja Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus itu menyampaikan narasi kepada publik bahwa dirinya, AB, tidak percaya diri dan tidak mandiri di dalam berfikir dan bertindak sebagai Baloncapres. Memprihatinkan.

Mengapa?

Memperbincangkan remeh-temeh, menunjukkan dirinya sangat lemah dari sudut leadership, managerial dan kemandirian.

Sebab, seorang kandidat Balonpres yang akan menjadi presiden mutlak harus memiliki karakter kepemimpinan kukuh dengan menawarkan gagasan besar, punya management skill yang tegas dan berani serta memiliki kemandirian, tidak di bawah bayang-bayang pengaruh sosok tertentu, SBY misalnya.

Sebab, Baloncapres semacam itu menunjukkan yang bersangkutan tidak punya pemikiran besar tentang Indonesia lima tahun dan yang berdampak ke masa-masa yang akan datang untuk Indonesia Raya, setelah kelak dirinya tidak lagi menjadi presiden.

Oleh karena itu, lebih baik bagi AB mulai saat ini mengapresiasi semua kinerja presiden periode sekarang dan yang sebelumnya sebagai pendahulunya, sembari menawarkan gagasan besar untuk kesejahteraan rakyat di tengah persaingan global di semua bidang kehidupan manusia.

Bukan malah urusin/mewacanakan hal-hal yang menimbulkan polemik tidak produktif, seperti membanding-bandingkan kenerja dua pemimpin yang sudah berbuat banyak untuk negeri ini, sementara dirinya belum pernah memimpin Indonesia.

Balonpres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, AB mengatakan, pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era kepemimpinan Jokowi.

Perbandingan ini jelas sebagai tindakan framing komunikasi.

Sebab, AB sama sekali tidak mengemukakan perbandingan luas jalan dan kualitas konstruksi bangunan jalan serta dampak ekonomi (peningkatan pendapatan) bagi seluruh rakyat Indonesia dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

AB hanya melihat data kuantitatif panjang saja, lalu serta merta membanding-bandingkan, sehingga menjadi ganjil kan.

Dari sudut kualitas bangunan jalan misalnya, AB tidak menyinggung sama sekali berapa persen panjang jalan tersebut yang bisa jadi sudah rusak (bergelombang, tergenang air dan lumpur di saat musim hujan) sebelum waktunya.

AB juga tidak mengemukakan bagaimana derita rakyat dan supir truk dan angkutan umum yang melintas di jalan umum yang rusak tersebut. Karena itu, jelas AB sangat tidak fair, sehingga AB bisa dipersepsikan oleh publik punya agenda politik prakmatis.

Padahal, sebagai Balonpres, harus bertindak negarawan dengan menawarkan pemikiran dan gagasan besar.

Jika mau objektif, AB wajib melakukan kajian mendalam dan holistik sebelum menyampaikan perbandingan pembangunan (jalan) di masa pemerintahan SBY dan Jokowi.

Bila ditemukan ada ketidaksesuaian dengan rencana anggaran bagunan, jalan menjadi rusak, sebagai contoh, AB harus menjelaskan mengapa sejumlah panjang jalan umum tersebut hancur sebelum waktunya, misalnya, sehingga AB bisa mengemukakan potensi kerugian negara dari pembangunan jalan.

AB, menurut hemat saya punya kemampuan auditing mulai dari perencanaan hingga daya tahan bagunan (jalan) dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan temuan auditing, bila AB memperoleh dugaan penyimpangan dana anggaran pembangunan jalan, bisa saja AB melaporkan ke KPK potensi kerugian negara atas pembangunan jalan masa pemerintahan tertentu.

Dengan demikian, AB bertindak fair dan pro rakyat.

Selain itu, kalaupun memang AB harus membandingkan, lakukanlah perbandingan yang setara di semua sektor pembangunan fisik dan sosial dari aspek kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan seperangkat instrumen yang sudah diuji validitas, reliabilitas dan keabsahan datanya. Jangan sekali-kali melakukan perbandingan seperti pembicaraan di warung kopi.

Sebab, publik sudah tahu bahwa AB salah satu sosok Baloncapres di Pilpres 2024, bukan seseorang yang sedang “berkombur” di sebuah lapo tuak.

Menariknya lagi, Balonpres AB memuji kinerja SBY yang saat ini menjadi ketua umum (Ketum) partai yang boleh jadi kelak mendukungnya menjadi Balonpres.

Disadari atau tidak olehnya, Balonpres AB sama saja memosisikan dirinya sebagai subordinat dari SBY dan sekaligus berpotensi dimaknai bahwa AB sebagai “boneka” dari partai yang akan mengusungnya.

Jelas, sosok Balonpres semacam ini ketika kelak menjadi presiden (tentu kalau jadi capres definitif dan terpilih), ia sangat-sangat lemah dan cenderung kurang berdaya, sekalipun seolah-olah diciptakan “berdaya” dengan mengemukakan kemasan pesan komunikasi ke ruang publik dengan mengatakan “petunjuk dan atau arahan bapak presiden”.

Padahal, semua tindaktanduknya bisa jadi sudah produk kendali dari luar istana.

Ia cenderung menempatkan dirinya sebagai “wayang” yang diarahkan melalui “remote control” oleh dalang di panggung belakang politik.

Ini jangan sampai terjadi.

Ketika menjadi presiden berkantor di istana, terbuka kesempatan besar tiga pemegang “remote control” di tiga lokasi yang berbeda, bisa jadi dari kawasan proklamasi, gondangdia, dan pasar minggu yang memegang kendali mengarahkan presiden berfikir, berencana, membuat kebijakan, bertindak dan sebagainya.

Ia menjadi benar-benar disetir dari tiga lokasi tersebut.

Yang membuat dirinya lebih pusing lagi ketika keinginan tiga pemegang “remote control” mengarahkan ke “mata angin” politik yang berbeda. Kesejahteraan rakyat bukan lagi agenda utama, tetapi hanya sebagai akibat ikutan. Ini tidak boleh ada.

Untuk itu, siapapun Balonpres, termasuk AB mutlak memiliki dan harus mengemukakan pemikiran dan gagasan besar mewujudkan kesejahteraan rakyat di semua bidang menjadikan negeri ini Indonesia Raya, bukan mewacanakan hal-hal remeh-temeh.

Setidaknya ada lima pemikiran dan gagasan besar yang saya sodorkan kepada para Balonpres Pilpres 2024, terutama kepada AB yang dapat digunakan dan dilakukan secara simultan untuk kesejahteraan rakyat.

Pertama, menawarkan pembangunan, setidaknya berbasis pada teknologi industri 4.0, kalau memungkinkan dengan teknologi industri 6.0.

Kedua, membuat kebijakan dan program konkrit menyambut bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia.

Ketiga, menawarkan clean economy dengan menggunakan energy baru dan terbarukan.

Keempat, menawarkan green economy yaitu industri dengan efisiensi dan produktivitas tinggi dengan low emission.

Kelima , menawarkan blue economy, Indonesia dengan kekayaan laut dan pantai yang luar biasa, sehingga menghasilkan devisa negara yang luar biasa besar. Lima pemikiran dan gagasan besar ini harus diturunkan pada level program yang terukur dan menyajikan berbagai strategi merealisasikannya oleh para Balonpres Pilpres 2024.