Karena itu Fary Djemi mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang secara tegas meminta mematuhi UU transportasi.
Bahwa bukan persoalan teknologi atau (IT), tapi ini masalah transportasi publik.
“Sebagai transportasi publik, maka negara harus hadir. Kalau tidak, masyarakat akan bertanya-tanya ada apa pemerintah dengan investor transportasi online,” terangnya seraya mempertanyakan.
Menurut Fary, solusi itu seharusnya sudah dilakukan pada 2015 lalu, tapi pemerintah selalu beralasan tunggu dan tunggu lagi.
Dan, baru setelah ada protes akhir-akhir ini baru akan bersikap.
“Maka, DPR menyayangkan pemerintah yang tak mampu menyikapi dan tak mampu pula menyediakan transportasi yang nyaman, aman, efektif dan murah. Padahal, kalau itu menjadi kebutuhan bersama, seharusnya secepatnya diselesaikan secara bersama-sama,” ungkapnya. **aec
Komentari tentang post ini